Dosen Untan Sumbangkan Hasil Penelitian kepada Kesultanan Kadriah Pontianak

Dosen Untan Sumbangkan Hasil Penelitian kepada Kesultanan Kadriah Pontianak

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Sebuah karya besar yang ditorehkan oleh putra Kalimantan Barat, Dosen sekaligus Pakar Hukum Tata Negara di Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Turiman Fachturrahman Nur. Penelitiannya yang berjudul “Analisis Konstruksi Hukum Eks Tanah Waris Kerabat Kesultanan dan Tanah Bekas Swapraja Pemerintahan Kerajaan Kesultanan di Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”.

“Penelitian ini merupakan penelitian dari Mandiri Dosen Untan, namun objek berkaitan dengan tanah swapraja dan eks kesultanan, maka hasil penelitian ini disumbangkan kepada Sultan sebagai salah satu stakeholder  yang berkepentingan terhadap objek fokus penelitian ini,” kata Turiman Fachturrahman Nur.

Yang menarik dari penelitian ini adalah berkaitan dengan historis dari tanah-tanah yang ada di Kalimantan Barat, khususnya tanan-tanah eks swapraja dan eks kesultanan dan tanah-tanah suku Dayak yakni Tembawang.

Turiman mengatakan, pada tahun 1947, Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) bergabung ke Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI) yang kemudian dikenal Republik Indonesia Sementara (RIS), tanah swapraja diberikan kepada institusi-institusi, kepada Kodam, kepada Prajurit-Prajurit di Jalan Cemara, di Sumur Bor, dan itu mutlak tidak bisa diganggu gugat, kemudian tanah-tanah swapraja yang lain diberikan kepada institusi-institusi Pemerintahan DIKB.

Fakta sejarah, setalah RIS selesai, kemudian masuk ke Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, dan kedudukan Kalbar, yang sebelumnya DIKB menjadi daerah administratif Kalimantan. Lalu kembali kepada UUD NKRI 1945, 5 juli 1959, status tanah masih tetap tanah swapraja, grand istana dan tanah tembawang. Namun, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5  Tahun 1960 tentang undang-undang pokok agraria, maka tanah swapraja dan tanah eks Kesultanan, tanah Tembawang, khususnya tanah Swapraja dikuasai oleh Negara. Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, lebih lanjut tentang kepastian hukum dari pengelolaan dari tanah eks Swapraja itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, dan sampai hari ini peraturan pemerintah yang diamanahkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1960 tidak kunjung terbit.

Bagaimana nasib tanah-tanah tersebut ?

Akhirnya tanah-tanah eks swapraja ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 240, ini dibagikan kepada para penggarap, grand sultan tetap, tembawang juga tetap. Kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tanah eks swapraja, tanah grand sultan dan tanah-tanah hak lama, itu wajib mendaftarkan diri, diberi rentang waktu sampai tahun 1980 pendaftaran.

Bagaimana warga masyarakat yang tidak mendaftarkan ?

Maka tanah itu menjadi tanah Negara, kemudian PP nomor 10 Tahun 2009 direvisi, dicabut, berlakulah PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian, tanah-tanah eks swapraja, hak-hak lama, grand sultan, wajib didaftarkan kembali dengan tidak ada batas waktu. Maka bermunculan warga masyarakat yang memiliki surat-surat eks swapraja dan grand sultan, pada satu sisi pendaftaran ini kurang tersosialisasi, pada sisi lain bermunculan sertifikat-sertifikat di atas tanah grand sultan dan eks swapraja, sehingga menimbulkan tumpang tindih, yang sampai hari ini menjadi masalah besar di Kalimantan Barat. Sebagai sampel di wilayah Kubu Raya. Tapi persoalan ini menjadi persoalan yang sama di seluruh Indonesia karena peraturannya sama.

“Oleh karena itu, saya merekomendasikan dari hasil penelitian ini untuk kepastian hukum, perlu ada tim yang bisa memediasi antara BPN, orang-orang yang tanah eks swapraja dan kesultanan untuk duduk bersama menyelesaikan masalah-masalah ini, kalau tidak masalah ini akan bergulir terus. Kemudian timbul sertifikat-sertifikat yang akan balik batas, tetapi tidak ada kepastian hukum,” kata Tengku Mulia Dilaga Turiman Fachturrahman Nur.

Sultan ke IX Kesultanan Kadriah Pontianak, Sultan Syarif Machmud Melvin Alkadrie Bin Sultan Syarif Abu Bakar Alkadrie merasa senang dan menambah pengetahuan dengan adanya penelitian tersebut.

“Dari penelitian ini, saya banyak-banyak terima kasih, karena selama ini tidak tahu, sebelum DIKB itu, hal-hal yang menyangkut  tentang tanah hak daripada swapraja. Selama ini kita tidak tahu seperti apa model kajian peraturan pemerintah itu, tidak pernah dikomunikasikan kepada kita. Jadi dengan adanya kajian akademis ini saya pribadi berterimakasih, karena hasil kajian akademis ini saya banyak memahami tentang apa sebenarnya tentang tanah swapraja, grand sultan kemudian tanah tembawang,” kata Sultan di teras Istana Kadriah, Senin (31/7) sore.

Foto : Turiman Fachturrahman Nur menyerahkan hasil penelitiannya kepada Sultan Syarif Machmud Melvin Alkadrie/Sukardi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *