Kemenristekdikti dan Untan Gelar Bedah Kasus Disiplin PNS dan Permasalahan Kepegawaian di Lingkungan Untan

Kemenristekdikti dan Untan Gelar Bedah Kasus Disiplin PNS dan Permasalahan Kepegawaian di Lingkungan Untan

Dalam rangka mewujudkan pegawai yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pembangunan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara dituntut memiliki sikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Untuk mewujudkan itu, Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti dan Universitas Tanjungpura (Untan) mengadakan “Bedah Kasus Disiplin PNS dan Permasalahan Kepegawaian Lainnya di Lingkungan Universitas Tanjungpura”.

Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 12 sampai dengan 14 September 2018 ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr  Aswandi, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr Rini Sulistiawati SE MSi, Kepala Subbagian Disiplin dan Pemberhentian beserta tim Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti, Kabag dan Kasubag serta tenaga pendidik maupun kependidikan di Untan.

Dalam penyampaiannya, Kepala Subbagian Disiplin dan Pemberhentian Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti, Adi Sulistyo SH MH, menyampaikan kasus disiplin PNS yang umumnya terjadi  pada pegawai ialah tindakan yang terkait dengan jabatan, menjadi anggota parpol atau DPR tanpa pengunduran diri, meninggalkan tugas dan pelanggaran tugas belajar. Selain itu, beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran disiplin di antaranya, moral atau mental PNS itu sendiri, manajemen SDM yang kurang baik, lemahnya pengawasan, dan juga pelanggaran yang dilakukan tidak ditindak dengan tegas.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr Rini Sulistiawati, menyampaikan mengingat tantangan ke depan terutama dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tentunya aparatur sipil negara harus bisa bekerja dengan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme untuk melayani kepentingan seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan itu kita harus terus mengembangkan diri meningkatkan kompetensi serta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan  yang dijadikan sebagai pedoman kita.

Di akhir kegiatan diisi dengan penandatanganan komitmen bersama antara Kemenristekdikti, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dekan serta Wakil Dekan II Fakultas terkait penyelesaian kasus disiplin PNS di lingkungan Universitas Tanjungpura. (Humas Untan)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *