Kuliah Umum Fakultas Hukum UNTAN: Perkembangan Perjanjian Internasional di Indonesia

Kuliah Umum Fakultas Hukum UNTAN: Perkembangan Perjanjian Internasional di Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura mengadakan Kuliah Umum bertema “Perkembangan Perjanjian Internasional di Indonesia” di Ruang Rapat Senat Lt. III Rektorat Universitas Tanjungpura. Kuliah umum ini dilaksanakan atas kerjasama antara Fakultas Hukum UNTAN dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Sulaiman, S.H. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional RI menjelaskan panjang lebar tentang Perjanjian Internasional ini. Beliau menyebutkan bahwa dalam sebuah Perjanjian Internasional harus mengacu (inline), tidak bertabrakan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga tidak melanggar hak asasi.

“Dalam sebuah perjanjian internasional harus mengacu tidak bertabrakan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga tidak melanggar hak asasi” Sulaiman, S.H. mengatakan.
Kuliah Umum Tema Perkembangan Perjanjian Internasional di Indonesia
Beliau juga menyebutkan ada beberapa Nomenklatur Perjanjian Internasional seperti Convention (Konvensi), Attangement (Pengaturan), Agreement (Persetujuan), Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman), Agreed Minutes (Notulensi Pertemuan), Exchange of Diplomatic Notes (Pertukaran Nota Diplomatik), dan Modus Vivendi.

Beberapa kriteria Perjanjian Internasional seperti berbentuk kesepatakan internasional, disepakati subyek-subyek hukum internasional, dituangkan ke dalam bentuk tertulis, diatur dalam hukum internasional (UUPI: diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik) serta dengan judul apapun (nomenklatur tidak memiliki pengaruh atas dampak perjanjian).

Sulaiman, S.H menyampaikan bahwa sampai januari 2018 ada sekitar 185 perjanjian MoU dibidang pendidikan. MoU dibidang pendidikan ini bisa berupa kerjasama riset, tukar menukar pelajar dan lain sebagainya.

Ada beberapa tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional seperti Mengkoordinasikan semua rencana pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, legal adviser: 4 aman (politis, yulidis, teknis dan keamanan), juru runding, mengkoordinasikan dan memproses Perjanjian Internasional sejak tahap awal hingga pengakhiran penarikan diri, melakukan diseminasi dan bimbingan teknik, menerbitkan surat kuasa (Fuul Powers) dan credentials, menyimpan naskah Perjanjian Internasional, melakukan penataan dan monitoring serta publikasi Perjanjian Internasional, menyampaikan piagam pengesahan dan penarikan diri serta mendepositkan Perjanjian Internasional kepada Sekjen PBB.

Beliau juga menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 1211 KUHP “Barangsiapa yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk berunding dengan Negeri asing, Raja atau rakyat dalam perundingan itu dengan sengaja merugikan negara, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

“Di era Globalisasi ini aktor-aktor Perjanjian Internasional bukan hanya di Pemerintah Pusat tetapi bisa dari Pemerintah Daerah seperti Walikota, Gubernur dan yang lainnya”, tambah Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

“Bagi Pemerintah Daerah yang akan mengadakan Perjanjian dengan negara lain harus punya surat kuasa dari Kementerian Luar Negeri” tegas Sekretaris Ditjen HPI.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *