Komitmen Pemerintah Pusat Dalam Membangun Infrastruktur di Perbatasan

Komitmen Pemerintah Pusat Dalam Membangun Infrastruktur di Perbatasan

Komitmen Pemerintah Pusat Dalam Membangun Infrastruktur di Perbatasan

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Masa pemerintahan era Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla memprioritaskan sembilan program andalannya yang disebut Nawa Cita.

Salahsatu program andalan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan adanya program tersebut, ditargetkan Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat dan mandiri, baik dari sektor ekonomi maupun budaya.

Program membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa ini dapat diterjemahkannya dalam bentuk program yang sangat realistis dan menyentuh harapan masyarakat di perbatasan-termasuk Kalbar-selama ini, seperti kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan program pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan.

Tentunya program kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di daerah perbatasan menjadi trending topik saat ini, karena pada masa pemerintahan presiden sebelumnya tidak pernah memprioritaskan pembangunan di daerah perbatasan dan selalu menjadikan daerah perbatasan sebagai halaman belakang negara.

Hal ini dibuktikan secara nyata dari sektor pembangunan yang selalu memperioritaskan daerah perkotaan ketimbang daerah pinggiran dan desa apalagi daerah perbatasan.

 

Dinas Pekerjaan Umum Kalbar Harus Serius Kerja

Adapun sasaran Nawa Cita program pembangunan di bidang infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama periode 2015-2019 mendatang antara lain: 1) Pembangunan 49 bendungan baru satu juta hektar jaringan irigasi baru untuk mendukung kedaulatan pangan; 2) Pembangunan 1000 kilometer jalan tol dan 2,650 kilometer jalan arteri baru untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan wilayah; 3) pembangunan infrastruktur dan permukiman penduduk terutama dalam rangka pemenuhan 100 persen akses air minum dan sanitasi, dan menghapus permukiman kumuh; 4) Pembangunan perumahan untuk mengejar kebutuhan penghunian rumah 7,6 juta unit.

Pemerintah telah menempatkan sektor infrastruktur sebagai prioritas utama pada pembangunan, karena ketersediaan infrastruktur memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan lebih meningkatkan pembangunan infrastruktur secara maksimal dalam rangka menghadapi daya saing Indonesia yang posisinya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN.

Disamping itu, semua aparatur pemerintah terutama pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar, untuk lebih kreatif dan bergerak lebih cepat untuk memastikan infrastruktur di wilayah perbatasan berfungsi tepat waktu dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat perbatasan yang terus meningkat.

Perbatasan Sajingan Sebagai Salahsatu Sasaran Pembangunan

Perbatasan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur, merupakan salahsatu dari lima wilayah perbatasan Kalbar yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk dibangun dan ditingkatkan sarana dan prasarana infrastrukturnya. Melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Republik Indonesia, wilayah ini akan dibangun menjadi garda depan negara secara layak dan pantas.

Rencana pembangunan yang akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Republik Indonesia di perbatasan Sajingan Besar sepanjang 8 Kilometer dengan lebar 20 meter dengan model jalan dua jalur. Pembangunan jalan di perbatasan Sajingan Besar dengan model dua jalur ini diharapkan mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari negara tetangga.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Jakius Sinyor, turun langsung melakukan Konsultasi Publik pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan perbatasan dari Simpang Tanjung-Aruk Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang bertempat di Aula SMKN 1 Kecamatan Sajingan Besar pada Rabu, 18 November 2015 lalu.

Sebelum pembangunan jalan dilaksanakan, terlebihdahulu pemerintah harus membebaskan tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden (PerPres) 71 Tahun 2012, tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang harus diselenggarakan melalui 4 tahap, yaitu 1) Tahap perencanaan pengadaan tanah, 2) Tahap persiapan pengadaan tanah, 3) Tahap pelaksanaan pengadaan tanah, 4) Tahap penyerahan hasil pengadaan tanah.

Dr. Elyta, M.Si *)

*) Ketua Program Studi Ilmu Politik S-2 FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

(Vivi/Mohammad)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *