KPK Percayakan Fakultas Hukum Untan Rekam dan Kaji Persidangan Korupsi di Kalbar

KPK Percayakan Fakultas Hukum Untan Rekam dan Kaji Persidangan Korupsi di Kalbar

Universitas Tanjungpura (Untan) melalui Fakultas Hukum Untan menjadi salah satu dari sepuluh perguruan tinggi  yang dipercaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan perekaman dan kajian terhadap sidang kasus korupsi.

kerja sama KPK dan Fakultas Hukum Untan ini dilakukan untuk mendukung penegakan hukum, menciptakan peradilan yang bersih serta transparan dan akuntabel.

Ketua Tim pengkajian rekam persidangan Tipikor Fakultas Hukum Untan, Dr. Syarif Hasyim Azizurahman, S.H., M.Hum menjelaskan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura diarahkan KPK untuk melakukan Pengkajian terhadap hasil rekam sidang Tipikor pengadilan negeri di wilayah Kalimantan Barat.

“Kita di arahkan oleh KPK melakukan beberapa perekaman Sidang dalam kurun waktu tertentu maka kita diberikan tugas untuk melaksanakan kajian terhadap hasil rekam sidang, terhadap tindak pidana yang pernah disidangkan Pengadilan Tipikor wilayah Kalimantan Barat khususnya Pengadilan Negeri Pontianak”, ucap Dr. Syarif Hasyim Azizurahman di Ruang Sidang fakultas Hukum Untan (4/11/2018).

Dr. Syarif Hasyim Azizurahman mengatakan Sidang Tipikor yang harus direkam dan dikaji ditetapkan oleh KPK berdasarkan  kriteria-kriteria tertentu.

“Tidak semuanya direkam yang direkam itu hanya sesuai dengan arahan KPK, Sementara indikator sidang tipikor yang harus direkam adalah aparatur sipil negara maupun yang terkait dengan aparatur negara”, Ujar Dr Syarif Hasyim Azizurahman yang saat ini juga menjabat Sebagai Dekan Fakultas Hukum Untan.

Salah satu perkara yang yang direkam dan dikaji oleh Fakultas Hukum untan yaitu perkara nomor : 04/pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht).

Hasil kajian disampaikan melalui Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 12 juni 2018 di Aula magister Ilmu Hukum, jalan Daya Nasional yang di hadiri unsur akademisi, penegak Hukum, BPK, BPKP, OJK, penasihat Hukum, Penghubung KY,  NGO serta Pihak KPK. (Agus Supriadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *