Pendidikan Politik Berperspektif Gender sebagai Solusi Meningkatnya Keterpilihan Perempuan di Parlemen

Pendidikan Politik Berperspektif Gender sebagai Solusi Meningkatnya Keterpilihan Perempuan di Parlemen

 

 

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Sejak reformasi digulirkan di Indonesia, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting bagi banyak kalangan, termasuk pemerintah. Berbagai terobosan kebijakan afirmasi dan penguatan peran perempuan dalam politik terus diupayakan.

Foto : Dr.Syarifah Ema Rahmaniah,MSc.Ed/Dokumen Pribadi

 

Salahsatunya tertuang dalam Undang-undang Pemilu yang mensyaratkan keterlibatan minimal 30 persen perempuan sebagai calon legislatif (caleg) yang diusung oleh partai politik dalam pemilu 2014 yang lalu. Kebijakan tersebut diterjemahkan secara tegas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam peraturan KPU Nomor 7/2013 yang menyebutkan bahwa parpol yang tidak dapat memenuhi ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar calon pada daerah pemilihan bersangkutan.

Peraturan KPU ini mendorong partai politik untuk memenuhi syarat administratif pendaftaran tersebut, meski dalam prakteknya masih terkesan setengah hati. Hal ini terbukti dengan banyaknya partai politik yang kesulitan memenuhi prasyarat tersebut di berbagai daerah pemilihan, terutama di wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemilu, baik nasional maupun di daerah.

Secara nasional, hasil pemilu 2014 yang dilaporkan oleh KPU RI menunjukkan data tingkat partisipasi pemilih mencapai 75,11% dengan lebih separoh pemilih mencoblos nama caleg (70%), sedangkan yang mencoblos partai sebanyak 30%.

Dari pemilih yang memberikan suara untuk caleg, sekitar 76,69% memilih caleg laki-laki, sementara untuk caleg perempuan sebesar 23,31%. Jumlah caleg perempuan yang terpilih hanya 14% (79 orang) dari total jumlah 560 kursi nasional yang diperebutkan. Presentase  perolehan suara dan kursi caleg perempuan ini masih jauh dari presentase pencalonan perempuan yang mencapai rata-rata 37 persen secara nasional.

Sementara berdasarkan data KPU Provinsi Kalimantan Barat, hanya 6 dari 65 kursi atau sekitar 9 persen caleg perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi. Data ini naik dari 7 persen pada pemilu 2009. Sedangkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat hanya mencapai rata-rata 8 persen.

Berdasarkan data KPU Provinsi Kalbar, keterwakilan perempuan di DPRD tidak merata di 14 Kabupaten/Kota. Keterwakilan perempuan di Kabupaten Sekadau turun drastis dari 12% pada pemilu 2009 menjadi 0 % pada pemilu 2014. Keterwakilan perempuan juga menurun di Kabupaten Sintang, Sanggau dan Ketapang. Sedangkan, keterwakilan perempuan di Kabupaten Sambas dan Bengkayang pada pemilu 2014 tetap atau sama dengan pemilu 2009.

Sejak dikeluarkannya kuota keterwakilan perempuan pada tahun 2003, ternyata partai politik belum mampu menghasilkan kader-kader perempuan yang handal dan progresif. Dari rendahnya statistik presentase perolehan suara caleg perempuan dan kursi pada pemilu 2009 dan 2014, ternyata masih didominasi oleh representasi dari basis jaringan kekerabatan elit politik dan ekonomi (Puskapol Fisip UI, 2014).

Hasil ini pun terlihat jelas dari 6 caleg terpilih di level provinsi Kalbar yang merupakan jaringan kekerabatan dengan Gubernur, pejabat pemerintah, Bupati dan mantan Bupati, baik itu sebagai istri, anak, saudara kandung maupun adik ipar. Sebagai institusi demokrasi yang memegang otoritas penuh dalam pendidikan politik, proses rekrutmen kader dan calon anggota legislatif, partai politik dapat dianggap telah abai dalam melakukan kaderisasi, terutama untuk kader perempuan.

Partai politik masih cenderung hanya memperlakukan perempuan sebagai penggalang dan pendulang suara dalam upaya merebut kekuasaan dan memenangkan kontes pemilu. Praktek-praktek oligarki, patron-klien dan kepentingan pragmatis kekuasaan masih dengan jelas ditunjukkan oleh partai politik berdasarkan proses dan hasil pemilu 2014 yang lalu.

Berdasarkan situasi tersebut di atas, pemenuhan prasyarat keterwakilan perempuan 30 persen ternyata masih ditingkat kuantitas, apalagi di daerah pemilihan di tingkat kabupaten dan daerah terpencil, minat perempuan untuk menjadi caleg masih sangat rendah. Akibatnya, partai politik cenderung mengutamakan kuantitas dan bukan kualitas untuk memenuhi prasyarat tersebut. Dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah menurunnya kualitas parlemen akibat menurunya kualitas wakil rakyat yang dipilih dengan cara-cara kolutif dan nepotisme.

Berdasarkan data KPU Provinsi Kalbar, terjadi peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam dari pemilu 2009 ke pemilu 2014. Hal ini menunjukan setidaknya ada empat faktor yang memberi harapan terbukanya peluang kepada kaum perempuan untuk meningkatkan perannya di dunia politik di Kalbar.

Pertama, semakin banyak perempuan yang berpendidikan dan memiliki kesadaran pentingnya terjun ke dunia politik untuk berpartisipasi membangun Indonesia yang maju dan sejahtera.  Kedua, kecenderungan politik nasional yang tetap memberikan alokasi 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif.

Ketiga, telah mulai munculnya figur perempuan sebagai calon dan bahkan kepala daerah di Kabupaten/Kota, beberapa anggota legislatif dan anggota DPD, yang menunjukan masyarakat Kalbar sudah mulai memiliki kesadaran dan kepercayaan untuk mendukung program-program yang berpihak pada perempuan. Keempat, bertambah besarnya jumlah populasi perempuan di Kalbar yang memberikan indikasi secara kuantitatif besarnya peran perempuan dalam politik.

Asumsi dasar keterwakilan perempuan adalah keterlibatan dan partisipasi perempuan secara langsung dalam proses politik dan kebijakan yang akan mendorong kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi kebijakan yang lebih adil dan responsif gender.

Dengan demikian keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting dalam pengambilan keputusan publik, karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga negara dan publik.

Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender di masing-masing sektor (Hadi 2008).

Secara ideal, partai politik diharapkan mampu menghasilkan kader perempuan yang sensitif gender, yang mengerti kiprahnya ketika terjun di kancah politik dan bukan hanya sebatas memperjuangkan kepentingan pribadi dan partainya saja.

Politisi perempuan harus mampu memainkan peran yang lebih luas, yaitu kesetaran dan keadilan gender. Kebijakan afirmatif keterlibatan perempuan dalam politik selain dapat dijadikan peluang untuk mempromosikan kader-kader perempuan yang handal dan progresif, seharusnya juga dapat mendorong perluasan pendidikan politik, baik oleh negara maupun oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu, bentuk pendidikan politik terhadap perempuan di Indonesia, khususnya di Kalbar, dirasa penting sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai fundamental masyarakat yang relevan dengan dinamika perubahan sosial, sehingga yang terjadi adalah tidak hanya proses transformasi ilmu namun juga transformasi sosial, sehingga masyarakat  mampu memiliki karakter sebagai warga negara dan cikal bakal pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas sebagai pemimpin ideal bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kenyataan dunia politik bangsa Indonesia, ada tiga komponen dasar yang perlu dipelajari oleh setiap calon pemimpin; kemampuan mengembangkan visi mengenai masyarakat masa depan yang didambakan bersama, kemampuan mendapatkan kepercayaan, dan kemampuan mengembangkan kearifan diri serta mempergunakan kearifan diri dalam mempergunakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat (Chamim 2003).

Kemampuan seperti ini maksudnya kemampuan bersifat arif dalam mempergunakan kekuasaan, karena berkaitan langsung dengan kemampuan mengendalikan diri sebagai penguasa. Pendidikan politik yang diterapkan oleh negara dan masyarakat hendaknya dapat mengembalikan hakikat budaya politik yang tidak hanya dalam bentuk banking process, namun menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, humanis, tidak anti-realitas, mengutamakan proses daripada hasil serta penyelarasan antara hak dan tanggung jawab.

Berdasarkan penelitian tahun pertama, telah memberikan gambaran 1) tingkat keterwakilan politik perempuan di Kalbar yang masih belum mencapai harapan yaitu 30 persen qouta. 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. (3) Masih rendahnya modal sosial calon legislatif perempuan yang menjadi salahsatu penyebab tidak terpilihnya perempuan di pemilihan legislatif.

Hal tersebut kemudian yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian dengan merekonstruksi pendidikan politik yang selama ini dilakukan partai politik beralih kepada semua lapisan masyarakat sebagai upaya mengembangkan pendidikan politik yang berbasis soft-skill bagi masyarakat untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di DPD dan DPRD Provinsi Kalbar menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji.

Dr. Syarifah Ema Rahmaniah, MSc.Ed *)

*) Ketua Program Studi Ilmu Sosiologi Magister Fisipol Untan;

Pendiri Sekolah Perbatasan Kalbar;

Penggagas Sekolah Politik Perempuan

(Vivi/Mohammad)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *