Rektor Untan Ungkap Tantangan yang Dihadapi Pilkada Tahun 2020

Dalam forum group discussion (FGD) yang diikuti Forkopimda Kalimantan Barat dengan tema “Menakar Indeks Kerawanan Daerah dalam Pusaran Pilkada Serentak di Kalimantan Barat 2020”, Rektor Universitas Tanjungpura (Untan), Prof. Dr. Garuda Wiko, SH, M.Si FCBArb menyampaikan bahwa pilkada serentak tahun 2020 bukanlah sekedar ajang penentuan kalah menang dalam sebuah pertarungan politik, akan tetapi ada capaian lebih besar yang ingin sama-sama diraih yaitu hadirnya pemimpin daerah yang benar-benar pilihan rakyat dan bertanggung jawab terhadap tugas beratnya dalam menghadapi dan mencari solusi terhadap persoalan-persoalan di daerah yang dipimpinnya. Ia menegaskan jika tujuan kepala daerah sebatas kepentingan kekuasaan semata, maka rakyat dan negara hanya akan menderita kerugian akibat amarah tak terkendali. beban biaya politik tinggi namun tidak mampu menghadirkan pemimpin daerah berkualitas dan kerugian lainnya adalah rusaknya tatanan demokrasi secara massif. “ Pemilihan kepala daerah serentak kali ke-4 ini seharusnya berlangsung pada 23 september 2020, namun harus diundur menjadi tanggal 9 desember 2020 karena pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia termasuk di negara kita. Ini tentu menjadi tantangan bagi pasangan calon dan penyelenggara pilkada untuk menerapkan pola baru dalam sosialisasi dan kampanye. karena pengumpulan massa ini akan terjadi kerumunan, serta berpotensi menularkan covid-19”, ungkapnya. Prof garuda Wiko mengucapkan selamat kepada badan pengawas pemilu republik indonesia yang telah meluncurkan indeks kerawanan pilkada tahun 2020  yang merupakan salah satu instrumen penting guna menjamin kesuksesan pesta demokrasi karena di dalamnya terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya kerawanan dalam pemilu. “Dari hasil indeks kerawanan pilkada tahun 2020 yang telah dirilis bawaslu republik indonesia berdasarkan dimensi sosial dan politik, konteks pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi pemilih, bahwa terdapat 15 kabupaten/kota se-indonesia yang memiliki kerawanan tertinggi, tertinggi di kabupaten manokwari dengan skor 80,89, dan kabupaten sambas dengan skor 64,53 berada di urutan ke-15 tingkat kerawanan pilkada tahun 2020. Ia juga mengatakan salah satu kerawanan pilkada adalah tingkat partisipasi rendah lantaran tren wabah covid-19 yang saat ini masih meningkat dan masyarakat diminta untuk menghindari aktivitas berkerumun. Selain karena wabah pandemi covid-19, Prof garuda Wiko mengutarakan beberapa tantangan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan pilkada serentak di provinsi kalimantan barat yaitu: pertama, menguatnya politik transaksional; kedua, politisasi dan kampanye terselubung menggunakan program penanganan covid-19; ketiga, gangguan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu karena profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilihan terganggu dan terdistorsi oleh kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan akan tertular covid-19 pada saat bekerja. keempat, aparatur sipil negara (ASN) dan birokrasi daerah yang tidak netral kelima, pelaksanaan tahapan pilkada kerap kali bermasalah karena disebabkan faktor internal atau eksternal penyelenggara pemilu. misalnya kendala dalam menjaga akurasi dan validitas data pemilih akibat terganggunya pelayanan ktp elektronik di masa pandemi, tingginya pergerakan atau mobilisasi penduduk antar daerah, serta banyaknya pekerja migran yang kembali ke indonesia. keenam, persoalan kampanye jahat melalui media digital juga penting menjadi perhatian KPU dan bawaslu, seperti rapat daring, webinar, maupun diskusi jarak jauh berbasis teknologi. hal ini bisa saja dimanfaatkan oleh oknum untuk semakin menyebarkan kampanye jahat berupa hoaks, informasi bohong, fitnah, maupun ujaran kebencian melalui platform media sosial atau aplikasi pesan personal. ketujuh, penundaan atau jeda tahapan pilkada ternyata mempertinggi pula biaya politik (political cost) yang harus dikeluarkan para calon. baik untuk merawat konstituen maupun menjaga elektabilitas. hal ini membutuhkan biaya yang makin besar karena rentang waktunya makin panjang.  kedelapan, pada pilkada serentak tahun ini pemilih akan mengalami skeptisme pada proses pilkada karena dampak ekonomi dan psikologis yang mereka hadapi pascapandemi covid-19 lebih dominan ketimbang semangat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses pemilihan. sehingga masyarakat enggan merespon dengan baik proses pelaksanaan pemilihan yang melibatkan mereka. misalnya verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, coklit data pemilih, kampanye, maupun pemungutan suara. pada akhirnya bila tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa berakibat pada penurunan penggunaan hak pilih di hari pemungutan suara tanggal 9 desember mendatang.  selain itu, di bulan desember akan ada perayaan natal bagi umat kristiani. tradisi pulang kampung untuk merayakan natal bersama keluarga bisa saja membuat pemilih tidak terlalu memedulikan pelaksanaan pilkada. kesembilan, pada masa pandemi covid-19, diharapkan kpu bersinergi dengan para stakeholder untuk menyiapkan manajemen resiko berupa protokol pengelolaan tahapan pilkada yang kompatibel dengan penanganan covid-19 dan memastikan tersedianya fasilitas untuk proteksi kesehatan petugas pemilihan, serta kepatuhan pada disiplin protokol kesehatan penanganan covid-19. Prof Garuda Wiko menegaskan perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada karena perguruan tinggi sebagai elemen masyarakat terdidik memiliki pemikiran, persepsi politik dan kepekaan yang tinggi dalam membangun kualitas politik yang tinggi, demi terwujudnya pilkada yang luber, jurdil dan berkualitas. “Indikator penting yang menjadi model pengawasan partisipatif perguruan tinggi terhadap penyelenggaraan pilkada adalah dengan menetapkan kebijakan riset yang berorientasi pada penyelenggara pemilu, alokasi anggaran kepada dosen untuk melakukan sosialisasi berbasis pengabdian kepada masyarakat, keterlibatan totalitas mahasiswa sebagai pemilih millenial terhadap pengawasan pilkada dan melakukan mou dengan stakeholder penyelenggara pemilu” ungkapnya saat mengutarakan pidato FGD yang digelar di Hotel Golden Tulip Pontianak pada Sabtu (22/8/2020).

[learn_press_profile]