Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Gelar Kuliah Umum di Untan

Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Gelar Kuliah Umum di Untan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi di Kalbar  pada 5-6 Desember 2018, melalui workshop media, talks show dan kuliah umum di Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak.

Melalui kegiatan tersebut LPS ingin memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program penjaminan simpanan di bank,guna mendukung terciptanya stabilitas sistem perbankan yang merupakan modalpenting dalam mendukung pembangunan ekonomi.

“Masyarakat akan merasa aman, tenang, dan pasti terhadapperbankan kalau mereka tahu bahwaada program penjaminan simpanan dan memahami mengenai aturannya.Sehingga masyarakat tetap percaya dan terus menyimpan dananya di lembagaperbankan sebagai urat nadi perekonomian yang nanti nya akan disalurkan oleh perbankan dalam bentuk kredit mendukung pembiayaan atau kredit usaha produktif dan bahkan pembangunan infrastruktur. Perbankan dan keuangan yang stabil adalah modal yang penting dalampembangunan ekonomi nasional,”kata Beko Setiawan,Direktur Group Peraturan LPS, Kamis (6/12/2018).

LPS menyampaikan pesan kepada masyarakat dan mengingatkankembali peran dan fungsi LPS sebagai salah satu lembaga regulator keuangan di Indonesia, bersama Bank Indonesia (BI) , Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan RI.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga pemerintah yang bersifat independen memiliki tugas dan fungsi untuk memberikanpenjaminan simpanan di bank, melakukan penanganan terhadap bank gagal (resolusi bank) dan turut serta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. LPS bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan saat ini hanya berkedudukan di ibukota Jakarta, tidak memiliki jaringan kantor perwakilan di daerah.

“Pendirian LPS dilatarbelakangi oleh krisis moneter tahun 1997/1998. Pada saat itu, pemerintah menerapkan blanket guarantee atau penjaminan menyeluruh dimana kebijakan tersebut membebani APBN dan menimbulkan potensi moral hazard dari parapengelola bank. Berdasarkan pengalaman tersebut, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang No 24 tahun2004, tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan LPS mulai beroperasi setahun kemudian (22 September 2005),”terang Beko.

Tahun 2016 lalu, Pemerintah RI dan DPR mengesahkan UU Pencegahandan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dimana dalam UU tersebut, LPS mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain tambahan cara atau instrument dalam melakukan resolusi bank, alternatif pendanaan melalui penerbitan surat berharga (obligasi) dan LPS sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) ketikaterjadi krisis yang ditetapkan oleh presiden.

Sesuai UU LPS, semua bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank pemerintah/BUMN, bank swasta, bank daerah/BPD, bank asing atau campuran, dan bank perkreditan rakyat (BPR) wajib menjadi peserta penjaminan LPS.

Hingga Oktober 2018, jumlah bank umum (bank BUMN, bank swasta, bank asing/campuran,  bank daerah) sebanyak 115 bank, dan jumlah BPR/BPRS mencapai 1.774 bank. Jumlah rekening bank umum, perOktober 2018, mencapai 268.699.387 rekening dengan totalnya mencapai Rp 5.645 triliun.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selalu mengingatkan kepada masyarakat yang merupakan nasabah bank untuk memperhatikan ketentuan penjaminan simpanan. Batas penjaminan simpanan saatini adalah Rp2 miliar pernasabah perbank. Nasabah juga harus memperhatikan persyaratan simpanan yang layak bayar ketika terjadi klaim penjaminan atau yang dikenal dengan syarat 3T, yaitu, pertama, Tercatat di pembukuan bank sehingga nasabah harus memastikan bahwasetoran dananya benar-benar tercatat di bank.

Kedua, Tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan, dimana bunga Penjaminan yang berlaku saat ini adalah 6,75% untuk di bank umum, dan 9,25% untuk di BPR. Jumlah bank gagal yang pernah ditangani LPS sejak 2005 sebanyak 92 bank, dimana 91 bank dilikuidasi, dan 1 bank diselamatkan. (Sukardi)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *