UNTAN Launching Smart KKN Digital -MBKM Smart Village Tanjungpura
Dalam rangka mendukung penumbuhan wirausaha desa atau start up yang ingin mengembangkan segala potensi desa, Universitas Tanjungpura berkolaborasi dengan berbagai pihak diantaranya PT. Telkom, Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) meluncurkan program Smart KKN Digital -MBKM Smart Village Tanjungpura di Ruang Amphiteater Fakultas Kedokteran UNTAN, Kamis (28/10/2021).
Hadir dalam Kegiatan ini Wakil Menteri Desa PDT, dan Transmigrasi RI Budi Arie Setiadi, S. Sos, M. Si, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, S. Sos, M. Si, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H, M. Hum, Rektor UNTAN Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H, M. Si, Deputy EVP Marketing Telkom Regional VI Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto dan Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Sambas dan Kapuas Hulu.

Rektor UNTAN Prof Garuda Wiko dalam sambutannya mengatakan mahasiswa yang ikut serta dalam program MBKM Smart Village Tanjungpura akan melaksakan program kewirausahaan dan pengabdian kepada masyarakat di desa terutama dalam mendukung inovasi digitalisasi desa selama 1 (satu) semester.
“diharapkan mahasiswa dapat menjadi wirausaha atau start -up dalam membangun desa mandiri,” ujarnya.
Kolaborasi Universitas Tanjungpura, PT. Telkom dan APDESI telah terbangun Kerjasama dengan 28 desa yang tersebar di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kapuas Hulu.
Selain itu, Prodi Rekayasa Sistem Komputer FMIPA Universitas Tanjungpura juga telah melakukan kerjasama inovasi digitalisasi desa dengan 28 desa untuk pelaksanaan MBKM Smart Village Tanjungpura semester depan.
“Insyaa Allah pada semester depan untuk pelaksanaan MBKM Smart Village Tanjungpura akan dilaksanakan minimal di 56 desa dengan mengikusertakan lebih dari 200 orang mahasiswa di lintas prodi. Mudah-mudahan dengan program ini dapat berkontribusi dalam pengembangan inovasi dan digitalisasi desa,” kata Prof Garuda Wiko
“Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan koloborasi dari berbagai stakeholder baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, desa dan juga dunia usaha,” pungkasnya.

[learn_press_profile]